Bandung, BL - Universitas Pasundan (Unpas) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan menggelar Seminar dan Diskusi Publik dengan tema Menyikapi Reshuffle Kabinet dan Pengaruhnya Bagi Pembangunan Indonesia, di Gedung FKIP Unpas jalan Tamansari Bandung kemarin.
Salah seorang pembocara, Mansurya Manik, Dari Ketua Persatuan orangtua Peserta Didik Jabar mengungkapkan, fungsi pemerintahan salah satunya mensejahterakan rakyat.
"Pertanyaannya, apakah Pemerintah sudah mensejahterakan rakyatnya? Mencerdaskan bangsa? Bagaimana biaya pendidikan, SD, SMP katanya gratis, darimana? Ini pembodohan terstruktur, Biaya gratis darimana? Wong cuma biaya pendidikan, kalau sudah ada pakaiannya, buku-bukunya, itu baru gratis," kata Mansurya yang disambut aplus puluhan peserta.
Sekarang masyarakat makin cerdas. Mereka tidak peduli dengan reshuffle. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesejahteraan. "Kabinet sekarang ini sudah menjalankan poin-poin diatas belum, memajukan pendidikan, mensejahterakan rakyatnya?", tanya dia.
Karena itu, mari kembalikan semuanya ke UUD 1945. Karena hanya itu solusinya.
"Alat ukur diskusi kita hari ini, apakah sudah benar pemerintah kita? Selain uud 45, kejujuran nilai yang membuat bangsa ini bisa bangkit," tegasnya.
Sementara, pembicara lainnya M. Iqbal dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung melihat, reshufel jilid 2, tidak seperti yang dikatakan PKB. Akan ada efek domino.
"Politik itu harus realistis, take n give. Ketika Golkar dan PAN sudah bergabung, di resuffle, mereka dapat jatah menteri," kata Iqbal.
Dia memberikan contoh PPP yang sekarang diambang batas. Ada tarik menarik kepentingan. Munas PPP di Bandung dia (Laoli) yang mensahkan. Kekuatan KIH ada 374 kursi, PPP jadi kuda penentu, mendukung KIH atau tidak, jika didukung PPP, total KIH menjadi 386 orang, lebih besar dari kursi DPR 374 kursi. "Dan yang terjadi adalah mereka bisa merevisi UU KPK dan uu pajak (pengampunan). Jadi mau dibawa kemana nasib bangsa ini, targetnya apa?" Pungkasnya.
(Mal)
0 Komentar