BANDUNG, Berita Lugas – DPRD Kota Bandung mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun guna memperkuat kebijakan penyediaan hunian yang inklusif, layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian di Kota Bandung, tetapi juga memastikan rumah susun menjadi lingkungan tempat tinggal yang nyaman, manusiawi, serta didukung fasilitas publik dan sistem pengelolaan yang profesional.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun yang berlangsung di Ballroom Hotel Grandia, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta pimpinan dan seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung bersama tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20 H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum tersebut menjadi bagian dari tahapan pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan bahwa revisi Perda Rumah Susun harus mampu membawa perubahan dalam cara pandang terhadap hunian vertikal.
Menurutnya, rumah susun tidak boleh sekadar diposisikan sebagai solusi atas keterbatasan lahan perkotaan. Lebih dari itu, rumah susun harus mampu menghadirkan kualitas lingkungan tempat tinggal yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebanggaan bagi penghuninya.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Kang Asmul menjelaskan, penyediaan rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan kebutuhan hunian di Kota Bandung. Pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, ditambah tingginya harga properti, membuat masyarakat membutuhkan alternatif hunian yang lebih terjangkau.
Dalam kondisi tersebut, pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
Namun, penyediaan hunian vertikal harus disertai perencanaan yang matang, kualitas bangunan yang memadai, serta sistem pengelolaan profesional. Hal ini penting agar rumah susun tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan nyaman.
Selain kualitas bangunan dan keterjangkauan biaya, Kang Asmul juga menekankan pentingnya memperhatikan akses penghuni terhadap fasilitas dan pelayanan publik.
Menurutnya, keterjangkauan hunian tidak cukup hanya diukur dari harga pembelian atau biaya sewa tempat tinggal. Kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi publik juga harus menjadi bagian dari perencanaan penyelenggaraan rumah susun.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan rumah susun perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan kawasan perkotaan secara menyeluruh.
Ketersediaan hunian yang dekat dengan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan jaringan transportasi publik akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penghuni.
Melalui revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014, DPRD Kota Bandung berharap landasan hukum penyelenggaraan rumah susun semakin kuat dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan hunian perkotaan.
Penyempurnaan regulasi diharapkan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan hunian, kualitas lingkungan, fasilitas pendukung, hingga pengelolaan bangunan dan kawasan rumah susun.
Aspek tata kelola juga menjadi perhatian agar keberadaan rumah susun dapat dipelihara dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas bangunan, fasilitas umum, serta kenyamanan penghuni dapat terus terjaga.
Melalui proses pembahasan bersama tim penyusun naskah akademik, DPRD Kota Bandung berharap substansi Raperda dapat dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan perkotaan.
Pada akhirnya, revisi regulasi tersebut diharapkan menjadikan rumah susun bukan sekadar alternatif tempat tinggal akibat keterbatasan lahan, melainkan bagian dari solusi penyediaan hunian yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung.



0 Komentar