BANDUNG, Berita Lugas – DPRD Kota Bandung mendukung penguatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan aparat kewilayahan dalam upaya menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Sinergi lintas perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dinilai menjadi kunci agar pendataan serta penanganan anak yang belum mengakses pendidikan dapat berjalan tepat sasaran.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bandung Tahun 2026 di Aula Wyata Guna, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan lintas perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung.
Rapat koordinasi difokuskan pada penyamaan persepsi serta verifikasi dan validasi data ATS hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan intervensi pemerintah, baik melalui layanan pendidikan maupun sosial, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keterlibatan camat, lurah, dan Kasi Kesos dalam upaya menekan sekaligus menuntaskan persoalan ATS. Terlebih, Pemerintah Kota Bandung menargetkan seluruh persoalan anak tidak sekolah dapat diselesaikan pada 2029.
Meski demikian, Asep mengungkapkan bahwa proses pendataan masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga saat ini, capaian pendataan baru mencapai sekitar 32 persen.
Menurutnya, petugas kewilayahan menghadapi kendala mulai dari karakteristik wilayah yang beragam hingga kondisi geografis yang menyulitkan proses pendataan secara langsung ke rumah warga.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Kang Asmul tersebut menilai perlu adanya evaluasi terhadap beban kerja sekaligus penguatan dukungan bagi aparatur kewilayahan. Pasalnya, kecamatan dan kelurahan merupakan garda terdepan pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan aparat kewilayahan agar penanganan ATS maupun berbagai persoalan sosial lainnya dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, menyoroti pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program intervensi pemerintah.
Ia mengingatkan agar proses pelaporan di tingkat kewilayahan benar-benar mencerminkan kondisi faktual masyarakat. Fenomena under-report atau pelaporan data yang lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya berpotensi menyebabkan persoalan sosial tidak teridentifikasi secara utuh sehingga penanganan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Menurutnya, penanganan persoalan sosial membutuhkan dua pendekatan, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Untuk persoalan yang bersifat spesifik, seperti anak putus sekolah maupun stunting, pemerintah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan antara lain kondisi ekonomi keluarga, motivasi anak untuk bersekolah, serta kondisi dan keutuhan keluarga. Identifikasi tersebut penting agar bentuk intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan penyebab anak tidak melanjutkan pendidikan.
Iman juga menekankan bahwa persoalan pendidikan dan sosial tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan bidang pendidikan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menurutnya, pendekatan jangka panjang perlu menjadi perhatian agar penanganan tidak berhenti pada pemberian bantuan sesaat, tetapi mampu memperbaiki kondisi keluarga dan memastikan anak dapat kembali mengakses pendidikan.
“Melalui kebijakan yang berfokus pada penemuan anak di lapangan, pemahaman penyebab masalah secara mendalam, serta penyediaan layanan yang tepat, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat terus bertahan dalam sistem pendidikan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Iman.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dengan para camat dan pemangku kepentingan di wilayah dalam mempercepat penanganan ATS.
Ia meminta para camat melakukan pemetaan kondisi anak tidak sekolah di wilayah masing-masing. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut konkret agar anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan dapat segera ditangani.
Disdik Kota Bandung juga terus melakukan verifikasi data secara berkala melalui koordinasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan aplikasi khusus. Upaya ini dilakukan untuk memastikan data yang dihimpun sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Asep optimistis pendekatan yang tepat dapat mengembalikan semangat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Ia mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Program tersebut telah meluluskan banyak warga. Bahkan, sejumlah lulusan pendidikan kesetaraan berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, di antaranya Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Melalui penguatan pendataan, kolaborasi aparat kewilayahan, serta penyediaan layanan pendidikan sesuai kebutuhan, Pemkot Bandung berharap semakin banyak anak dapat kembali mengakses pendidikan dan menyelesaikan jenjang pendidikannya.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam mengejar target penuntasan Anak Tidak Sekolah di Kota Bandung pada 2029.



0 Komentar