BANDUNG, Berita Lugas – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., mendorong evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Aswan, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan masyarakat sebagai penerima bantuan. Data yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, mulai dari warga yang berhak menerima bantuan tetapi tidak terdata hingga masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria namun masih tercatat sebagai penerima.
Hal tersebut disampaikan Aswan saat menjadi narasumber dalam program OPSI (Obrolan Plus Solusi) di Radio PRFM, Senin, 2 November 2026.
“Evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi hal penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata maupun mereka yang tercatat sebagai penerima padahal tidak lagi memenuhi kriteria,” ujar Aswan.
Dalam diskusi tersebut, Aswan turut menyoroti tantangan akurasi pengelompokan desil, mekanisme perbaikan data, serta pentingnya kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, ketepatan pengelompokan desil diperlukan agar kebijakan dan program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
Ia menegaskan, persoalan data bukan sekadar urusan angka dan administrasi. Lebih dari itu, akurasi data berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sesuai kebutuhan dan kondisi kehidupannya.
Karena itu, pemutakhiran DTSEN perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan verifikasi langsung di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, hingga aparat kewilayahan di tingkat RT dan RW juga perlu diperkuat agar perubahan kondisi warga dapat segera tercatat.
Aswan juga menilai masyarakat perlu mendapatkan akses yang mudah untuk melaporkan ketidaksesuaian data maupun mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi. Dengan keterlibatan masyarakat, proses pembaruan data diharapkan lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam proses pendataan perlu ditingkatkan. Setiap perubahan status desil, menurutnya, harus didasarkan pada kondisi riil masyarakat melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata perubahan administratif.
Penanganan Kemiskinan Perlu Dibarengi Pemberdayaan
Lebih jauh, Aswan mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja.
Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan taraf hidup secara mandiri.
“Data harus terus diperbaiki, penyaluran bantuan harus diawasi, dan kebijakan harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” tutur Aswan.
Melalui pemutakhiran data yang akurat, pengawasan penyaluran bansos, serta penguatan program pemberdayaan, diharapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



0 Komentar