Asep Mulyadi Dorong Koperasi Syariah Perkuat Ekonomi UMKM Kota Bandung


BANDUNG, Berita Lugas –
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mendorong pengembangan koperasi syariah sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bandung.

Menurut Asep yang akrab disapa Kang Asmul, pengembangan ekonomi berbasis syariah perlu disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Kota Bandung dinilai memiliki modal sosial yang kuat, didukung kehidupan masyarakat yang religius, sehingga berpeluang mengembangkan ekosistem ekonomi syariah secara lebih optimal.

Hal tersebut disampaikan Asep saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Asep menilai potensi ekonomi syariah di Kota Bandung masih perlu dikembangkan lebih jauh. Besarnya jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro dapat menjadi modal untuk memperluas aktivitas ekonomi syariah sekaligus memperkuat kerja sama antarpelaku usaha.

“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.

Asep menegaskan, pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan dana atau sumber pembiayaan. Diperlukan pula kemudahan akses layanan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat, pendampingan berkelanjutan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas pendukung.

Ia juga mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang selama ini memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro. Namun, berbagai program pemberdayaan tersebut perlu dijalankan secara konsisten agar memberikan dampak jangka panjang.

“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan, tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.

Perlu Sinergi dan Kepercayaan Masyarakat

Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa penguatan koperasi syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, lembaga ekonomi, pengelola koperasi, dan masyarakat perlu membangun sinergi agar ekosistem ekonomi syariah dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, koperasi syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif layanan pembiayaan, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip kerja sama, penguatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Asep berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan koperasi. Kedua aspek tersebut menjadi modal utama agar lembaga koperasi dapat berkembang sekaligus memperoleh kepercayaan dari para anggotanya.

“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya.

Melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor, koperasi syariah diharapkan mampu memperluas akses ekonomi masyarakat, mendukung perkembangan UMKM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung.

Posting Komentar

0 Komentar