Pemkot Bandung Bakal Genjot Pembangunan Infrastruktur Pada 2023 Mendatang

BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung akan fokus pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 mendatang. Termasuk membangun 18 kantor kelurahan dan 1 kantor kecamatan.

Hal itu terungkap saat acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Hotel Arya Duta, Kamis 17 Maret 2022.

Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan, penyusunan RKPD tahun 2023 telah melewati berbagai proses. Pemkot Bandung berharap, struktur APBD Kota Bandung titik beratnya lebih terfokus salah satunya kepada infrastruktur.

"Lebih mengembangkan infrastruktur karena bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan menggerakan perekonomian masyarakat," ucap Yana.

"Untuk infrastruktur jika sudah diinput, mandatory spendingnya bisa melewati 40 persen sudah memenuhi persyaratan regulasi APBD sesuai permendagri," imbuhnya.

Ia berkata, hasil akhir penyusunan RKPD lewat musrenbang di kewilayahan adalah forum gabungan semua organisasi perangkat daerah pemerintah kota, OPD, camat.

"Kita sepakati soal perangkaan di APBD 2023. Kita sudah kunci, jangan sampai di tengah jalan ada usulan anggaran dan program yang konsekuensinya pembiayaan," imbaunya.

Acara yang dihadiri Yana tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Forum Gabungan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2023.

Sebelumnya kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna. Ia memaparkan tentang tema dan prioritas pembangunan RKPD Kota Bandung tahun 2023 soal tata kelola pemerintah.

"Adapun tema dan prioritas pembangunan RKPD Kota Bandung Tahun 2023 adalah, optimalisasi kualitas infrastruktur dan penataan ruang kota, pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas, peningkatan dan pemerataan perekonomian kota, pembentukan masyarakat yang humanis," ucap Ema

"Juga peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pemantapan tata kelola pemerintah, sinergitas pembiayaan pembangunan," tambahnya.

Posting Komentar

0 Komentar