Tingkatkan Profesionalitas dan Akuntabilitas ULP Kota Bandung Harus Mandiri

Bandung, BL - Sebagai salah satu ULP percontohan kemandirian ULP diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja ULP.

Hal tersebut dikemukakan Kepala ULP Kota Bandung, Dedi Supandi, menurutnya ULP Kota Bandung saat ini masih dalam bentuk ad hoc, belum menjadi lembaga yang permanen.

"Kita berharap di Kota Bandung ada pengadaan barang dan jasa yang lebih baik, apalagi kalau ULP kota Bandung sudah mandiri," ucap Dedi di Balaikota Bandung, Rabu (01/06).

Kebutuhan akan lembaga yang independen dan permanen inilah yang menjadi alasan LKPP dalam membentuk program modernisasi pengadaan barang dan jasa ini.

Menurut Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP, Tatang Rustandar Wiraatmaja, program ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan agar ULP tidak lagi berstatus ad hoc sehingga profesionalitas sumber daya manusia di ULP dapat ditingkatkan.

"Kalau ad hoc, sulit diharapkan profesi ini jadi professional," terang Tatang.

Ia menambahkan, program ini mendorong lembaga menjadi lebih independen. Ada pembagian fungsi dan kewenangan sehingga akuntabilitas kinerja dapat terjaga.

Selain penguatan lembaga, LKPP bersama MCA-I akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di ULP. LKPP telah meniapkan 18 modul pelatihan yang akan diberikan kepada para pegawai ULP sehingga diharapkan anggota ULP menjadi sangat professional.

"Lembaganya permanen mandiri, dikelola oleh sumber daya manusia yang professional sehingga diharapkan pada gilirannya lembaga ini menjadi center of excellent," ungkap Tatang.

Para anggota ULP yang telah professional ini kelak akan menjadi pusat konsultasi para pemangku kebijakan atau kepala daerah untuk menentukan kebijakan perihal pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"ULP yang sudah diisi dengan orang-orang yang professional ini diharapkan bisa membantu kepala dinas, badan, dan sebagainya, membantu membimbing rencana pengadaan. Jadi tidak hanya jadi tukang lelang. Tapi juga mendampingi, memberikan jasa layanan konsultasi dalam rangka menyusun perencanaan pengadaan," jelas Tatang.